Rata-rata korban sandera berhasil dibebaskan setelah adanya tebusan. Diduga kondisi ini justru membuat para kelompok bersenjata makin gemar menculik WNI. Masalah ini tentu tidak diterima bagi banyak pihak di Indonesia.
Panglima TNI Gatot Nurmantyo menjadi salah seorang paling geram atas masalah ini. Berkali-kali dia terlihat bernafsu mengeluarkan pasukan terbaiknya guna menyelamatkan sandera. Dirinya yakin bahwa tentara dalam negeri mampu menumpas para kelompok bersenjata.
Gatot kini makin ngotot. Apalagi setelah mengetahui kabar tiga WNI kembali disandera kelompok bersenjata di sekitar Perairan Sabah, Malaysia. Dia menduga kuat bahwa penculikan WNI kembali dilakukan kelompok bersenjata asal Filipina, Abu Sayyaf.
"Ada apa sebenarnya Abu Sayyaf dengan Indonesia? Maka saya sampaikan apapun akan saya lakukan untuk pembebasan. Apapun dengan cara apapun juga. Sampai masuk ke sana pun akan saya lakukan apabila udah ada izin. Karena ini sudah sangat keterlaluan," tegas Gatot di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/7) kemarin.
Sejak kabar penculikan pertama kali dilakukan kelompok Abu Sayyaf, Gatot terus berkoar bahwa pasukannya mampu menangani. Namun, rencana penyerangan harus terhalang kebijakan dari pemerintah Filipina. Meski para sandera sebelumnya akhirnya dilepas, tetap saja Gatot merasa tidak puas.
Atas insiden penculikan baru-baru ini, Gatot berharap otoritas Filipina dapat mengizinkan tentara Indonesia masuk dalam upaya pembebasan WNI. Sebab, jika terus-terusan tak mengizinkan maka Filipina akan mengalami kerugian besar. Sebab, akibat WNI disandera itu pemerintah Indonesia memutuskan melanjutkan moratorium pengiriman batubara ke Filipina.
"Ya sekarang biarin saja di Filipina mati lampu, 96 persen batu bara dari kita kok," tegasnya.
Maka dari itu, Gatot berharap agar Filipina dapat memberikan izin. Sebab, prajurit TNI sendiri sudah 'gatal' untuk masuk wilayah Filipina. "Apapun kita lakukan dan siap."
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mengkaji ulang cara pembebasan sandera dengan membayar tebusan. Apalagi masalah ini terus terjadi, seperti baru ini ada tiga WNI yang memiliki paspor disandera di Perairan Sabah, Malaysia.
"Ini agak berat juga. Harus dipikirkan melakukan bebaskan dengan kekuatan militer seperti apa, pakai tebusan seperti apa, harus jadi pembelajaran," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, kemarin.
Politikus PDIP ini juga mengungkapkan, meski sudah ada kerjasama dalam hal perizinan bebaskan sandera, namun tetap harus ada kalkulasi untung ruginya. Sebab, penerjunan militer untuk pembebasan sandera beresiko tinggi.
"Kalau kita serbu, masih ada enggak, masih hidup enggak sanderanya. Harus dipikirkan baik," terangnya.
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon